Gapasdap Nilai Usulan Penambahan Kapal di Ketapang–Gilimanuk Perlu Kajian Mendalam

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Usulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, agar pemerintah pusat menambah jumlah kapal di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk menuai respons dari pelaku usaha penyeberangan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap).

Permintaan tersebut sebelumnya dilontarkan Khofifah menyusul terjadinya kemacetan parah sepanjang 40 kilometer di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, beberapa waktu lalu.

Kemacetan terjadi setelah Kementerian Perhubungan menghentikan sementara 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Kini, kelima belas kapal tersebut sudah kembali beroperasi.

Namun, permintaan Khofifah untuk menambah kapal di lintasan tersebut dinilai tidak menjawab persoalan utama.

Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gapasdap Rahmatika menegaskan bahwa akar masalah kemacetan bukan pada kekurangan kapal, melainkan minimnya jumlah dermaga yang tersedia di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk.

Menurutnya, dari total 56 kapal yang tersedia, hanya 28 kapal yang bisa dioperasikan dalam satu waktu karena terbatasnya dermaga.

"Kalau kapal ditambah tapi dermaganya tidak, itu sama saja dengan menambah deretan kapal yang menganggur. Tidak ada tempat sandar, tidak bisa loading-unloading. Jadi bukan soal kapal kurang, tapi dermaganya yang enggak cukup," ujar Rahmatika, yang juga merupakan alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya, Senin (28/7).

Dia melanjutkan jika pemerintah benar-benar ingin meningkatkan efisiensi penyeberangan dan menghindari kemacetan serupa, maka yang harus diprioritaskan adalah pembangunan tambahan dermaga.