Polemik Pasar Mebel Gilingan Solo, Pedagang Ungkap Fakta Mengejutkan

jateng.jpnn.com, SOLO - Pedagang Pasar Mebel Gilingan Solo menyebut bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta tak pernah mengurus pasar yang mereka tempati.

Hal tersebut diungkapkan pedagang setelah Pemkot Surakarta berencana mengubah Pasar Mebel Gilingan menjadi sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Mebel.

Ketua Paguyuban Pasar Mebel Gilingan (P2M) Sutarmi (58) menyebut jika status pasar yang ditempati ratusan pedagan itu unik.

Pasar ini, kata dia, didirikan di atas tanah milik pemerintah, tetapi bangunan di atasnya dibangun dengan uang swadaya pedagang.

"Kebakaran satu, kebakaran dua, kebakaran tiga, dibangun sendiri," katanya, Sabtu (29/01).

Bedasarkan keterangan wanita yang akrab disapa Nyemuk itu, kebakaran Pasar Mebel terjadi pada 1994, 2008, dan 2014.

"Pemerintah kala itu sama sekali tidak membantu kami para pedagang," jelas dia.

Menurut Nyemuk, sejak kebakaran pada 1994, surat hak pakai (SHP) tidak diperbaharui oleh pihak Pemkot Surakarta dan keadaan saat ini sudah kadaluarsa.

"Kami juga diam saja karena sudah merasa nyaman," paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Heru Sunardi mengatakan ada sekitar 85 Surat Hak Penempatan (SHP) yang diterbitkan Pemkot untuk pedagang Pasar Mebel Gilingan, tetapi SHP itu kini tidak aktif karena tidak diperbarui.

"Harusnya tiap tiga tahun sekali SHP itu harus diperbarui guna pendataan pemanfatan aset pemerintah," kata Heru.

Sekadar informasi, pihak Pemerintah dan pedagang Pasar Mebel Gilingan sejauh ini baru bertemu sekali pada pertengahan Januari lalu. Belum ada pertemuan lanjutan untuk menyelesaikan polemik rencana pembangunan IKM mebel di sana. (mcr21/jpnn)