Berantas Rokok Ilegal, Bupati Demak: Kades Harus Jadi Garda Terdepan

jateng.jpnn.com, DEMAK - Bupati Demak Eisti’anah menegaskan pentingnya peran kepala desa (kades) dalam pengendalian rokok ilegal di wilayah setempat.

Menurutnya, kades haru jadi garda terdepan dengan cara berkolaborasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda)

“Kami meminta dukungan dan bantuan dari Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah terkait rokok ilegal,” katanya dalam acara sosialisasi ketentuan di bidang cukai bertema “Rokok Ilegal” yang diselenggarakan di Aula Kecamatan Mijen, Rabu (28/02).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengimbau para peserta sosialisasi untuk aktif menyebarkan informasi yang telah didapatkan kepada masyarakat luas.

Pihaknya menekankan pentingnya penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang akan kembali ke kabupaten dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Dia mengharapkan masyarakat untuk memilih konsumsi rokok legal yang memiliki pita cukai resmi dan menjelaskan bahwa penggunaan DBHCHT di Demak diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Penggunaan DBHCHT di Demak sangat berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dengan 40 persen untuk kesehatan dan 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat,” jelas Bupati.

Kabupaten Demak telah mendapatkan penghargaan dari Bea Cukai sebagai kabupaten dengan pengelolaan DBHCHT terbaik se-Jawa Tengah pada tahun 2023, menunjukkan komitmen dan kinerja pemerintah dalam memanfaatkan dana cukai untuk pembangunan daerah.