Sepanjang 2024, Peserta JKN di Jateng-DIY Capai 41,5 Juta Jiwa

"Sebenarnya yang menjadi tantangan saat ini adalah sisi keaktifan, jadi setiap penduduk harus terlindungi. Ketika sewaktu-waktu perlu biaya pelayanan kesehatan tidak perlu melalukan proses yang lain, langsung aktif bisa datang," katanya.

Tantangan berikutnya terkait dengan biaya pelayanan kesehatan yang pasti terus meningkat. Kondisi ini seharusnya selaras dengan masuknya iuran kepesertaan JKN. Pihaknya menyatakan edukasi akan terus dilakukan secara masif.

"Terutama peserta-peserta yang merasa sehat misalnya, mereka berpikir sehat ngapain bayar iuran, ini tantangan-tantangan kami adalah di situ. Menyadarkan asuransi bukan saat ini digunakan, tetapi mempersiapkan diri dan keluarga kita ketika ada risiko sakit," katanya.

Sementara dalam kurun 2024, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan dana senilai Rp 29,7 triliun kepada fasilitas kesehatan di wilayah Jateng dan DIY. Angka itu tak sesuai hitung-hitungan yang telah dilakukan, yaitu Rp 17,4 triliun.

Mulyo menjelaskan perbedaan tersebut tak menjadi masalah. Pasalnya konsep JKN adalah gotong royong secara nasional. Perbedaan penghitungan dengan pembayaran klaim itu disebabkan oleh jumlah peserta JKN tidak hanya mencakup dari Jateng-DIY saja.

"Kami melihatnya biaya pelayanan kesehatan yang kami bayarkan di Jateng-DIY adalah untuk seluruh peserta dari berbagai daerah yang berada di Jateng-DIY. Jadi tidak bisa dikatakan defisit karena konsep JKN adalah gotong royong secara nasional," ujarnya.

"Misalnya, sebuah badan usaha yang kantor pusatnya di Jakarta, pabriknya di Jateng, jadi para pekerjanya berobatnya di Jateng, maka iurannya tercatat di Jakarta, tetapi yang membayar klaim dari Jateng," kata Mulyo menambahkan.

Pembayaran itu dilakukan selama 15 hari setelah klaim yang diajukan oleh rumah sakit. Bila terlambat BPJS Kesehatan akan terkena denda dari pengaju klaim, yaitu rumah sakit.