Soal Dugaan BBM Oplosan, LP2K Jateng Sebut Konsumen Berhak Gugat Pertamina

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah (LP2K Jateng) menyoroti dugaan praktik oplosan Pertalite-Pertamax buntut dugaan korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

Ketua LP2K Jateng Abdun Mufid menegaskan perlu ada kejelasan dari pihak yang netral terkait standar bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum).

"Kalau saya hanya menyorot aspek perlindungan konsumennya. Jika betul-betul terbukti, ya pelanggaran luar biasa terkait dengan perlindungan konsumen, terlepas dari kasus korupsinya," kata Mufid kepada awak media di Semarang, Rabu (26/2)

Pasalnya, dugaan ini mengindikasikan bensin oplosan dengan Research Octane Number atau RON 90 Pertalite yang dicampur untuk menjadi RON 92 Pertamax sebelum dijual ke masyarakat.

Merujuk yang diungkapkan Kejaksaan Agung (Kejagung), masyarakat sebagai konsumen layak menggugatnya dengan berdasar pada Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang tidak sesuai dengan standar, dan komposisi tertera pada label.

Meski Pertamina telah mengeluarkan pernyataan bantahan, Mufid menekankan perlunya lembaga independen untuk memutuskan terjadinya dugaan pendistribusian bensin oplosan tersebut. Mengingat dugaan terjadinya penyelewengan itu pada 2018 hingga 2023.

"Karena agak lama juga terjadinya di 2018 sampai 2023 ke 2025. Ini harus dijelaskan dengan benar oleh pemerintah secara jujur dan harus ada pihak independen yang bisa menjustifikasi itu (bensin oplosan, red)," katanya.

Mufid tak sepakat dengan yang disampaikan Kejagung bahwa negara telah dirugikan sekitar Rp 193,7 triliun. Menurutnya, masyarakat sebagai konsumen merupakan yang menanggung kerugian negara tersebut.