Pemprov Jawa Tengah Kejar Target Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyerukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan jemput bola ke instansi pemerintah lembaga pendidikan.

Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan sebanyak 25 persen dari total perekaman e-KTP di Jawa Tengah telah mengaktivasi IKD hingga akhir 2023.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng gencar melakukan berbagai terobosan untuk menaikkan jumlah aktivasi IKD.

Mulai dari jemput bola ke berbagai instansi di bawah Pemprov Jateng, pemkab dan pemkot, hingga ke perguruan tinggi yang menyasar mahasiswa.

Termasuk bagi warga yang saat ini tengah melakukan perekaman e-KTP diwajibkan untuk mengaktivasi IKD. Meski demikian, adanya IKD bukan berarti meniadakan keberadaan fisik KTP, karena variasi pengguna KTP yang belum memiliki perangkat digital.

"IKD di Jateng ditargetkan Dirjen Dukcapil Kemendagri itu 25 persen dari perekaman. Rerata di setiap kabupaten/kota sekitar 200 ribuan aktivasi. Kalau dihitung masih jauh sekali, baru mencapai sekitar satu atau dua persen paling tinggi," ujar Sekretaris Dispermadesdukcapil Jateng Nur Kholis, dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, Selasa (21/2).

Menurutnya, IKD merupakan terobosan di tengah era digitalisasi. Dengan aktivasi layanan ini, warga kini tidak perlu menenteng fisik KTP dalam menjangkau pelayanan publik.

Warga cukup memiliki telepon pintar berbasis Android, tidak hanya data pada KTP yang akan tercantum. Adapula Kartu Keluarga (KK) digital, NPWP, riwayat vaksinasi Covid-19, informasi kepemilikan kendaraan, informasi BKN serta Daftar Pemilih Tetap tahun 2024.