Kantor DPC PDIP Sukoharjo Kosong Saat Digeruduk Massa, Ada Apa?

Terlebih, sistem itu hanya diterapkan di sejumlah daerah di Jawa Tangah, tidak secara nasional. Sehingga ia menilai sistem komandan T, hanya merugikan dan tidak membesarkan partai.

"Itu hanya di Jateng, dan tidak semua. Boyolali dan Solo ternyata tidak ada komandan T. Ini pembodohan politik dan pembodohan demokrasi. Kerugiannya seperti ini, Caleg suara banyak dikalahkan Caleg yang nilainya sedikit. Ini merugikan Caleg terpilih, apalagi dengan biaya (kampanye) yang luar biasa," tutup dia.

Salah satu caleg PDIP Sukoharjo Ngadiyanto berharap dirinya dan Tiwi tetap bisa dilantik. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, dia siap menggelar aksi susulan dengan massa yang lebih besar.

"Kedatangan kami ke DPC untuk menyuarakan suara rakyat, terkait aturan partai yang berseberangan dengan aturan penyelenggara Pemilu 2024. Kami menuntut hak kami, kami menuntut dilantik. Harapan kami, saya dan mbak Tiwi dilantik," kata Ngadiyanto. (mcr21/jpnn)