Seusai Penggeledahan KPK, Mbak Ita Hadir 2 Kali Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang

"Kemudian tingkat pengangguran terbuka juga turun tadi 7,9 menjadi 5,9. Ya tentu ini semua kita harus lakukan bersama-sama," ujarnya. 

Dirinya juga bersyukur ada juga perhatian dari pemerintah pusat terkait penanganan permasalahan di Kota Semarang seperti stunting dan kemiskinan. 

Pemkot Semarang mendapatkan atensi Citywide Inclusive Sanitation Development atau pengembangan sanitasi skala kota melalui Kementerian PUPR dengan pendanaan Asia Development Bank (ADB) dalam rangka pengolahan air limbah domestik. 

"Pemerintah Kota Semarang mendapat Rp 3,1 triliun, uang tersebut untuk pembangunan tujuh paket pekerjaan sampai 2030," katanya.

Namun Kementerian PUPR sudah berkomitmen selesai 2029. Hanya tiga daerah yang mendapatkan, yakni Kota Mataram Rp 1 triliun, Kota Pontianak Rp 1,5 triliun dan Kota Semarang paling besar Rp 3,1 triliun.

Sebelumnya, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu juga menghadiri rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan Kebiakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Rancangan itu ditetapkan menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 pada Senin (22/7).

Ini adalah kali kedua Mbak Ita menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang seusai kantor dan kediaman pribadinya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu (17/7). (mcr5/jpnn)