Daya Beli Masyarakat Merosot, Pengamat Udinus: Pemerintah Segera Ambil Langkah Konkret

Nanda menilai penurunan harga ini bisa menjadi pertanda melemahnya daya beli masyarakat, meskipun perlu analisis lebih lanjut mengenai penyebab deflasi tersebut apakah disebabkan oleh permintaan yang lemah atau faktor lainnya.

Dalam sektor ketenagakerjaan, Nanda mencatat berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat sepanjang 2024.

"Data ini mencerminkan bahwa sektor riil belum sepenuhnya pulih, sehingga banyak perusahaan terpaksa merumahkan karyawan," ungkapnya.

Dari sisi kebijakan moneter, penurunan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen pada bulan September lalu memberikan harapan baru bagi pasar.

Namun, Nanda menekankan bahwa langkah ini harus diimbangi dengan kebijakan fiskal yang proaktif. “Pemerintah perlu memperkuat daya beli masyarakat dengan kebijakan yang mendukung sektor industri dan belanja pemerintah. Misalnya, meningkatkan belanja yang dapat memberikan efek pengganda terhadap konsumsi masyarakat,” jelasnya.

Stabilitas sosial politik juga dianggap sebagai faktor penting di tengah transisi pemerintahan dan pilkada serentak yang akan dilaksanakan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan daya beli masyarakat dapat pulih dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik.

“Kepastian politik sangat berpengaruh pada iklim investasi dan kinerja industri, terutama yang padat karya,” tuturnya. (JPNN)