BKKBN Puji Pemprov Jateng Soal Penanganan Kasus Stunting, Sebegini Angkanya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah terus menggenjot penurunan angka stunting. Target di 14 persen pada 2024 dikebut oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

BKKBN sebagai garda terdepan menurunkan angka stunting fokus pada 12 provinsi prioritas, termasuk Jawa Tengah.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan semua kepala daerah di 12 provinsi memiliki tanggung jawab menekan angka stunting, sebab mempunyai prevalensi stunting tertinggi.

Menurutnya, Pemprov Jateng adalah wilayah yang paling optimis menurunkan angka stunting. Dari seluruh daerah di Jawa Tengah tidak ada prevalensi lebih dari 30 persen.

"Di antara provinsi besar-besar lain paling optimis adalah Jawa Tengah karena tidak ada kabupaten/kota yang merah artinya prevalensi tidak lebih dari 30 persen," tutur Hasto saat menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di PO Hotel Semarang, Selasa (1/3).

Ia menjelaskan status merah diberikan untuk daerah yang memiliki prevalensi di atas angka 30 persen. Dengan 200 ribu tim pendamping keluarga, setara dengan 600 ribu orang yang didampingi.

Tim pendamping terdiri dari unsur bidan, PKK, kader KB ditugasi melatih dan mendampingi calon pengantin usia subur, ibu hamil, serta anak usia 0 hingga 59 bulan.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan BKKBN ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pencegahan stunting dengan memperhatikan upaya konvergensi di tingkat desa dan keluarga.