Anggota DPRD Solo Diminta Transparan

jateng.jpnn.com, SOLO - Kinerja 44 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo setelah pemilihan legislatif (Pileg) 2024 tengah menjadi sorotan masyarakat.

Selama 4 bulan diantik, mereka menunjukkan kualitas kinerja yang buruk karena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 gagal dibahas.

Kinerja buruk itu dibahas dalam sebuah forum diskusi publik bertajuk ‘Gagal Sahkan RAPBD TA 2025, DPRD Kota Solo Makan Gaji Buta’ di Kelana Coffee Solo, Jumat (6/12) malam dengan menghadirkan dua narasumber, yakni pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Sunny Ummul Firdaus dan Dosen Fakultas Hukum UNS Waluyo.

Penginisiasi acara, Guntur Wahyu Nugroho mengungkapkan melihat di permukaan dengan gagalnya pembahasan RAPDB 2025 hingga batas akhir, yakni pada 30 November 2024, otomatis mengancam kepentingan publik dan mengancam program yang telah dicanangkan Wali Kota terpilih.

“Akhirnya kita akan tersandra, memang akhirnya akan tersandra, karena program-program dalam proyek belanja modal itu tidak bisa segera dieksekusi. Lalu bagaimana nanti program visi-misi Wali Kota terpilih?,” uajrnya saat diwawancarai setelah forum diskusi.

Diskusi ini, dilanjutkan Guntur, untuk mengirimkan pesan kepada para anggota dewan agar dinamika politik yang terjadi internal di DPRD tidak berimbas kepada kewajiban mereka sebagai wakil rakyat untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD.

“Di media sosial, media massa membaca, oh ternyata ini soal dinamika tarik menarik bagi-bagi jatah komisi ternyata. Oke enggak apa-apa bagi jatah komisi, kan, perlu kompromi, perlu diselesaikan. Itu, kan, perlu kekuasaan, tetapi jangan sampai dong, ketika kalian tarik menarik lalu akhirnya juga lupa waktu dan juga ini tidak mengesahkan kerah bibit ini, kan, konyol sekali. Nah, kami fokus di situ,” kata dia

Kegagalan pembahasan RAPBD Kota Solo sendiri terjadi dikarenakan persoalan alat kelengkapan (alkap) tidak lengkap.