1.400 Eks Anggota Jemaah Islamiyah di Solo Berikrar Setia NKRI

jateng.jpnn.com, SOLO - Sebanyak 1.400 anggota Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI) dari wilayah eks Karesidenan Surakarta, Kedu dan Semarang mengikuti sosialisasi pembubaran organisasi dan ikrar kembali ke NKRI di Convention Hall Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tenga pada Sabtu (21/12). 

Sosialisasi itu diselenggarakan guna memastikan semua anggota eks Jamaah Islamiyah mengikuti keputusan para pendiri dan amir kelompoknya pada 30 Juni 2024 yang bersepakat untuk membubarkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI.

Sosialisasi itu dihadiri oleh banyak petinggi negara diantaranya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Gubernur Lemhannas, Letjen TNI Eko Margiyono, dan Staf Ahli Menko Polkam Bidang Ketahanan Nasional Marsda TNI Oka Prawira. 

Acara puncak sosialisasi itu juga ditandai dengan penyerahan buku 'Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah' karya Kepala Datasemen Densus 88 Irjen Sentot Prasetyo kepada salah seorang anggota JI. 

Selain itu, juga ada deklarasi yang berisi eks anggota Al Jama’ah Al Islamiyah menyatakan mendukung pembubaran JI dan siap mengikuti semua aturan hukum yang berlaku di NKRI.

Dalam sambutannya, Irjen Sentot mengungkapkan sosialisasi telah dilakukan di 21 wilayah di Indonesia. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 44 kegiatan sosialisasi dengan total peserta mencapai 7.000 mantan anggota JI.

"Sosialisasi dan deklarasi ini dari pagi hingga sekarang merupakan kegiatan sosialisasi yang terakhir. Jadi rangkaian tersebut yang dilakukan kepada semua anggota JI. Hal ini semakin menerapkan kesan bahwa anggota JI telah benar-benar serius dan penuh kesadaran meninggalkan ideologi lama untuk menjadi bagian dari NKRI," ujarnya. 

Irjen Sentot juga mengungkapkan bahwa hasil dari deklarasi juga merubah ideologi ke 96 pondok pesantren yang terafiliasi dengan pemahaman JI. Pondok-pondok pesantren itu telah memutuskan untuk merubah kurikulum yang disesuaikan dengan kurikulum dari Kementerian Agama (Kemenag).