Ribuan Pedagang Sekitar Candi Borobudur Merugi, Begini Respons Pemprov Jateng

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng Sujarwanto Dwiatmoko mengakui banyak keluhan yang disampaikan FMBB belum tuntas ditangani.
Menurutnya, sebagian besar kewenangan teknis berada di tangan PT TWC. "Penutupan akses pintu masuk dan pemindahan pedagang masih bisa diselesaikan oleh PT TWC. Kami akan terus monitor dan supervisi," kata Sujarwanto.
Pemprov juga mendorong pembentukan Forum Rembuk Borobudur sebagai wadah resmi untuk menjembatani aspirasi masyarakat. "Kami ingin aspirasi bisa ditampung terbuka dan jadi jalur komunikasi," ujarnya.
Soal pembatasan kunjungan, Sujarwanto menyebut hal itu bagian dari konsep quality tourism untuk meningkatkan nilai ekonomi meski jumlah pengunjung dibatasi.
"Menuju wisata berkualitas itu butuh perubahan paradigma. Wisatawan sedikit, tetapi hasil maksimal. Tidak mudah, tetapi itu arah yang dituju," ujarnya. (wsn/jpnn)
FMBB menyoroti kemiskinan struktural di Kawasan Candi Borobudur, muncul desakan evaluasi kebijakan.
Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News