Jelang Lebaran, Posko THR di Jateng Makin Banyak Terima Aduan

Aduan yang diterimanya melalui posko THR paling banyak mengeluhkan pembayaran telat atau dicicil. Selebihnya ada yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan dan perusahaan tidak memberikan tunjangan.

"Jika tidak dipenuhi nanti akan ada nota riksa dua, jangka juga tujuh hari. Kalau tidak ada respons, baru ada sanksi administrasi," jelasnya.

Perusahaan yang masuk kriteria tersebut artinya telah melanggar SE Menaker RI No M/1/HK.04/IV/2022. Selain itu, perusahaan juga dinilai melanggar PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sesuai peraturan, sanksi administrasi tersebut mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha. Adapula pemberhentian usaha sebagian atau keseluruhan alat produksi, hingga pembekuan usaha.

Pemberian sanksi tidak serta merta mengugurkan kewajiban pemberian THR. Perusahaan bisa dikenakan denda sebesar 5 persen dari jumlah THR yang diterima setiap buruh. Besaran denda 5 persen itu, bisa dikelola oleh serikat pekerja demi kesejahteraan pekerja.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Mumpuniati mengatakan alasan pandemi Covid-19 paling banyak terlontar dari mulut manajemen perusahaan.

"Selain itu juga cash flow, uangnya diputar untuk kegiatan yang lain. Namun, mereka berjanji untuk membayar," sebutnya.

Mumpuniwati mengungkapkan perusahaan yang paling banyak diadukan berasal dari Kota Surakarta dan Kota Semarang.