Sekda Jateng: Monitoring KPK Jadi Dorongan Transparansi APBD

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno menjadikan monitoring dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi dorongan pengelolaan APBD makin transparan dan akuntabel.

"Tidak semua kegiatan yang dilaksanakan akan di-monitoring, tetapi kami berharap ini menjadi spirit bersama terhadap semua kegiatan yang dikelola," katanya di Semarang, Senin (3/10).

Menurutnya, pemerintah adalah pihak yang diberi amanah rakyat untuk mengelola APBD, maka yang wajib menjadi perhatian bersama adalah pertanggungjawaban atas penggunaannya.

"APBD bukan punya kami, tetapi kami diberi amanah untuk mengelola. Yang menjadi perhatian bersama adalah bagaimana mempertanggungjawabkan," ujarnya.

Sumarno mengatakan setiap daerah pernah mengalami kondisi-kondisi tidak biasa yang membuat pemerintah harus melakukan akselerasi pelaksanaan APBD.

Contohnya, lanjut dia, kondisi pandemi Covid-19, wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan, dan inflasi yang tinggi.

"Meski harus melakukan percepatan pelaksanaan APBD pada kondisi-kondisi tertentu, tidak berarti bisa memberi ruang terjadinya pelanggaran penggunaan dana APBD," ujarnya.

Kendati demikian, Sekda memastikan kondisi tersebut tidak memberi peluang pengecualian.