KPK Luncurkan Desa Antikorupsi di Jawa Tengah, Pantas Saja

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Desa Antikorupsi 2022 di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (29/11).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja.

Karenanya, KPK mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat desa, ikut berupaya dalam pemberantasan korupsi.

"Potensi desa strategis, begitu strategisnya peran kepala desa dan aparatur desa, saya teringat semangat Bung Hatta yang menyebut Indonesia tidak akan bercahaya dengan obor besar di Jakarta, tetapi akan bercahaya dengan lilin-lilin kecil dari desa," kata Firli.

Tindak pidana korupsi, kata Firli, merampas hak-hak masyarakat yang terkadang tidak menyadarinya. Dia menegaskan bahwa tujuan negara akan gagal apabila membiarkan terjadi tindak pidana korupsi.

"KPK melakukan strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan masyarakat yang salah satunya dengan Program Desa Antikorupsi," imbuhnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan kolaborasi tersebut penting dilakukan.

Menurutnya, Kemendes PDTT tidak dapat sendirian mengawasi 74.961 desa di seluruh Indonesia dengan berbagai permasalahan dan ragam budaya.