Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Pemprov Jateng Membangun Kawasan Pedesaan

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jateng Nur Kholis menambahkan pemprov memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan yang ada di kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa Pembanguan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Desa.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka Pemprov Jateng telah menetapkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 410/100 Tahun 2020 tentang tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Provinsi Jateng sebagai upaya sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan kawasan pedesaan oleh organisasi perangkat daerah provinsi, kabupaten, serta pembinaan kepada TKPKP kabupaten dalam mengangkat proyek yang sedang berjalan. (antara/jpnn)