Praktik Nepotisme Jokowi Bikin Guru Besar UMS Muak: Ini Pengkhianatan!

jateng.jpnn.com, SOLO - Civitas Academica Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) soroti praktik nepotisme dalam Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Mereka meminta pemerintah pusat mengembalikan demokrasi sesuai dengan jalur yang semestinya.

Kritik itu tertuang dalam "Maklumat Kebangsaan Civitas Academica UMS" yang dibacakannya oleh Guru Besar Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari di depan Gedung Siti Walidah Kampus 2 UMS, Senin (5/2) bersama sejumlah guru besar lain dan anggota senat dipimpin Rektor UMS Prof. Dr. Sofyan Anif.

Dalam maklumat tersebut, para guru besar sepakat bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif 2024, terlihat jelas telah terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan peluruhan fondasi kebangsaan secara terang-terangan dan tanpa malu. 

Hal tersebut terlihat dari penyalahgunaan pranata hukum lewat Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotis dan oligarkis, serta diperburuk dengan praktik politik dari presiden yang tidak netral dalam kontestasi Pemilu 2024.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan telah kehilangan adab dan etika yang mengancam masa depan demokrasi, supremasi hukum, dan terwujudnya keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi UUD NRI 1945.

"Yang kami kritisi sebenarnya adalah nepotisme. Kami melihat ini seperti penghianatan terhadap reformasi dan mahasiswa dahulu," ujar Prof. Aidul saat diwawancarai. 

Aksi orasi Maklumat Kebangsaan dilakukan sebagai upaya untuk mendesak pemerintah agar mengembalikan demokrasi sesuai dengan asas rakyat adalah pemegang kekuasaan.