Sejumlah Kades di Jawa Tengah Diintimidasi, Wajib Memilih Paslon Nomor Urut 2

Namun, dia memastikan tidak ada undangan resmi yang ditunjukkan terhadap Papdesi yang berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum Wagiyarti. Sehingga pertemuan Senthot dengan Jokowi tidak mewakili Papdesi, sehingga undangan pertemuan itu merupakan undangan pribadi sebagai kades.

Selain itu, dia mengatakan ada motif terselubung dalam pertemuan para pengurus desa dengan ayah Gibran Rakabuming Raka itu.

Muatan politis dalam pertemuan itu menyebutkan bahwa seluruh kades diminta dapat mengondisikan suara untuk memilih pasangan calon (paslon) dari Koalisi Indonesia Maju pada Pilpres 2024.

"Khususnya di Jawa Tengah ini mendapat sorotan tajam terkait pilpres diminta segera beralih ke paslon nomor 2. Apabila tidak bisa, risiko akan ditanggung sendiri," ujarnya.

"Sebab dari mulai Mabes, Polda, Polres, Kejaksaan hingga TNI semua menjurus ke paslon nomor 2, informasinya seperti itu dari pesan WhatApps," katanya menambahkan.

Dia mengaku hampir seluruh kades di Jateng merasa ketakutan dengan upaya mengarah kriminalitas tersebut. Pasalnya arus intimidasi terus mengalir deras.

Bahkan muncul ancaman apabila tidak mendukung Prabowo-Gibran, maka aparat penegak hukum (APH) akan turun tangan. Walau begitu, dia menyatakan terus berupaya memberikan edukasi bahwa APH tidak bisa semena-mena melakukan pemeriksaan tanpa dasar yang jelas.

"Ini yang perlu diberikan pencerahan ke teman-teman kades bahwa tidak bisa APH main periksa, main tangkap. Pasti harus ada dasarnya. Kalau kades yang notabene baru, SDM kurang pasti takut mereka," ujarnya.