AJI Serukan Pernyataan Sikap: Jokowi Harus Berhenti Rusak Demokrasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan aktor kemunduran demokrasi Indonesia.

Ketua AJI Semarang Aris Mulyawan mengatakan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara nyata diabaikan demi mempertahankan investasi yang menguntungkan oligarki.

Menurutnya, kepemimpinan Presiden Jokowi yang anti-demokrasi telah ditunjukkan dengan pengesahaan sejumlah undang-undang (UU) yang justru mengancam hak asasi manusia (HAM).

Termasuk memperlemah institusi demokrasi mulai dari Perpres jabatan fungsional TNI, revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Cipta Kerja, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik

"Yang masih memuat pasal-pasal berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers," kata Aris di sela Aksi Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah (Jateng) di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Senin (12/2).

Dia menilai represi dan kriminalisasi terhadap kritik dan pembela hak asasi manusia telah mempersempit ruang kebebasan sipil. Alih-alih mendengarkan aspirasi rakyat, kata dia, masyarakat sipil yang berunjuk rasa atas berbagai undang-undang yang mengancam itu, justru ditindak dengan kekerasan.

"Alih-alih mengakomodir masukan dari rakyat, aktivis yang mengkritik kebijakan justru diancam dengan pasal-pasal pidana," katanya.

Di bawah kepemimpinan Jokowi, Aris menyebut kebebasan pers mencapai situasi kritis. Pada 2023, 89 kasus serangan menargetkan jurnalis dan media, tertinggi sepanjang satu dekade.