Potensi Kecurangan Program JKN Jadi Perhatian Khusus, BPJS Kesehatan Ungkap Pencegahannya

Agus berharap di kemudian hari, seluruh ekosistem dalam Program JKN memiliki tujuan yang sama agar data-data terkait potensi farud tidak muncul kembali.

"Fraud dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, tetapi dengan adanya pembiaran itu merupakan sebuah kesengajaan karena menimbulkan kerugian bagi pasien itu sendiri maupun keuangan negara," katanya.

Asisten Perdata dan TUN Kejaksaan Tinggi Jateng Yusfidli Adhyaksana mengatakan metode pendeteksi fraud harus dilakukan seperti whisteblower atau pelapor pelanggaran.

"Perhatikan sistem digital dan segera dilihat jika terdapat anomal maupun red flag. Selanjutnya perhatikan pegawai jika ada perubahan yang diluar kebiasaan," kata Yusfidli.

Menurutnya fraud bisa terjadi karena adanya kesempatan, kurangnya kontrol diri serta adanya rasionalisasi atas tindakan. Dia mengartikan pembenaran atas tindakan kriminal yang dilakukan pelaku fraud sebagai hal yang wajar. "Ini yang paling berbahaya," katanya.

Sementara itu, Sekretaris TKMKB JKN tingkat pusat Julita Hendrartini mendorong semua pemangku kepentingan yang berperan dalam Program JKN ini menyadari pentingnya pencegahan kecurangan.

Menurutnya bukan hanya tugas BPJS Kesehatan, maupun Dinas Kesehatan saja. Namun menjadi tanggung jawab bersama termasuk di dalamnya fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

"Menurut saya salah satu ekosistem dalam sustainibilitas Program JKN, dalam pencegahan fraud yang memiliki peran adalah fasilitas kesehatan itu sendiri. yakni melalui kendali mutu dan kendali biaya," ujarnya.