Kampung Bustaman: Antara Tradisi Gebyuran dan Konflik Ruang Publik

Sementara itu, perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang Samsul Bahri menyatakan kesiapan pemerintah untuk membantu mencari solusi.

"Kami ingin agar tidak ada pihak yang dirugikan. Potensi Bustaman harus tetap dipertahankan dan dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Nella, selaku Kepala Proyek Pekakota Institute, menambahkan bahwa keberadaan ruang publik di kampung kota memang krusial.

"Harapannya, ada solusi yang memungkinkan RPH bisa kembali dimanfaatkan oleh warga dengan skema yang jelas dan berkelanjutan," pungkasnya.

Konflik antara warga Kampung Bustaman dan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera mencerminkan tantangan besar dalam mempertahankan ruang publik di tengah urbanisasi dan kepentingan komersial.

Di satu sisi, perusahaan berpegang pada aturan bisnis dan hukum, sementara di sisi lain warga berjuang untuk mempertahankan hak mereka atas ruang publik yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya mereka.

Ke depan, solusi yang diharapkan adalah adanya dialog intensif antara warga, pemerintah, dan perusahaan, agar ruang publik tetap bisa diakses oleh masyarakat tanpa harus berbenturan dengan kepentingan bisnis. Karena pada akhirnya, kampung kota tidak hanya sekadar bangunan dan lahan, tetapi juga tentang kehidupan, tradisi, dan identitas masyarakatnya. (JPNN)