Ibu Hamil di Klaten Menangis Sulit Daftar BPJS PBI, Ombudsman Turun Tangan

Dia menyebut, pelapor sudah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini selalu disodorkan formulir pergantian atau verifikasi Jamkesda oleh Petugas Dinas Kesehatan di MPP Kabupaten Klaten tanpa ada kepastian.

Walau kendala yang dialami pelapor telah disampaikan kepada petugas Dinas Kesehatan di MPP Kabupaten Klaten, tetapi tidak mendapatkan alternatif solusi penyelesaian untuk pelapor.

"Pelapor berharap segera bisa memperoleh fasilitas Kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan ketika melahirkan nanti," ujar Elyna.

Laporan pelapor yang telah diterima Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah akan ditindaklanjuti melalui mekanisme Respons Cepat Ombudsman (RCO).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Siti Farida menyebut kebutuhan pelapor termasuk kelompok rentan, yakni sebagai keluarga kurang mampu dan dalam kondisi hamil.

Ombudsman Jawa Tengah akan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat terkait untuk membuktikan dugaan maladministrasi yang disampaikan oleh pelapor.

"Penyelenggara pelayanan publik maupun pelaksana mestinya lebih sensitif dan memberikan solusi kepada pengguna layanan khususnya kelompok marginal dan kelompok rentan," katanya.

Berdasarkan koordinasi yang dilakukannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten berkomitmen menindaklanjuti laporan tersebut.