Polda Jateng Panggil Seluruh Kades di Karanganyar, IPW Khawatir Ada Muatan Politik

Menerima surat dari Polda Jateng tersebut, kepala Dinas PMD Karanganyar langsung mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh camatnya.

"Kemudian para camat pun mengeluarkan surat dengan perihal yang sama kepada para kepala desa untuk diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Jateng," kata Sugeng.

IPW pun menilai pemanggilan terhadap seluruh kades di Karanganyar itu melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang mengusung falsafah anggota Polri harus profesional, prosedural, dan proposional.

"Pemanggilan tersebut seharusnya dilakukan terhadap orang per orang yang menjabat kepala desa sebagai pertanggungjawaban atas dugaan pidana," ungkapnya.

Lebih lanjut, kalau pun semua kepala desa di Kabupaten Karanganyar itu terindikasi adanya pidananya maka juga dilakukan pemeriksaan satu persatu. "Tidak serentak pada hari yang sama," ujarnya.

IPW pun mendorong Polda Jateng menunda proses penyelidikan dugaan korupsi dana desa terhadap kepala desa tersebut sampai tahapan Pemilu 2024 berakhir.

"Dengan demikian, perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang netralitas polisi dalam Pemilu 2024 terimplementasikan," pungkas Sugeng.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan penyidik batal memintai keterangan terhadap seluruh kades di Kabupaten Karanganyar yang diduga terlibat perkara korupsi.