Advokat: Putusan MK Perkuat Kewajiban Kades Kramat Demak Cabut SK 

jateng.jpnn.com, DEMAK - Advokat Ahmad Triswadi mendesak Bupati Demak turun tangan menyelesaikan kasus pengangkatan dua perangkat Desa Kramat, Kecamatan Dempet. Desakan tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 24/PUU-XXII/2024 pada 20 Maret 2024. 

"Sudah ada landasan yuridis, lalu apa lagi yang harus ditunggu," katanya, seusai Audiensi dengan Bupati Demak Eisti'anah di Ruang Tamu Bupati Demak, Senin (22/4). 

Dia menyampaikan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor: 6/B/2024/PT.TUN.SRBY pada 26 Februari 2024 telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde). 

Putusan itu, kata dia, memerintahkan Kades Kramat agar segera mencabut SK Kepala Desa Kramat tentang pengangkatan Kepala Dusun dan Kasi Pemerintahan. Selain itu, Majelis Hakim juga mewajibkan Kades Kramat untuk melanjutkan proses pengisian perangkat desa sesuai dengan SK Kepala Desa Kramat Nomor 12 dan 14 Tahun 2022. 

Pengacara asal Kudus itu menyatakan dengan keluarnya Putusan MK Nomor: 24/PUU-XXII/2024 pada 20 Maret 2024, jalan Kades Kramat tertutup untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. 

"Putusan MK Nomor 24 makin memperkuat kewajiban Kades Kramat untuk mencabut SK," terangnya. 

Dalam putusan MK Nomor 24 salah satu poinnya menyatakan "terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung (MA), kecuali oleh badan atau pejabat tata usaha negara. 

"Pemdes atau Kades termasuk pihak yang tidak bisa mengajukan PK ke MA atas putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap," ujarnya.