Surat Suara Simulasi KPU Hanya Memuat Dua Paslon, FX Rudy Geram, Itu Keliru

jateng.jpnn.com, SOLO - Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kota harus berani menolak perintah KPU Pusat jika terdapat hal yang tidak sesuai soal penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pernyataan itu mengacu pada kasus sosialisasi pencoblosan surat suara Pilpres 2024 yang dilakukan KPU Solo beberapa waktu lalu. 

Seperti diketahui KPU Solo tetap menggelar sosialisasi pencoblosan meski hanya memuat dua kotak pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

"Itu enggak boleh mau dengan dalil apapun KPU kota atau kabupaten harus protes lebih dahulu. Bukan malah tetap mensosialisasikan dengan dua paslon saja," ujar Rudy saat diwawancarai, Sabtu (6/01). 

Menurut Rudy, KPU tingkat daerah harus berani menolak karena KPU itu dipilih oleh komisioner-komisioner, tokoh-tokoh masyarakat menjadi komisioner yang independen. Rudy kemudian menyindir ketua KPU Solo karena nekat melakukan sosialisasi. 

"Ketua KPU Solo itu orang yang punya pendidikan tinggi tetapi enggak mengetahui aturan. Malahan begitu ada perintah yang keliru haruslah disampaikan ini keliru. Mau ikut dikatakan berpihak atau tidak saya tidak mengurus itu, tetapi itu salah. Maksudnya tidak diberikan kepada orang yang akan melakukan sosialisasi, malah dilakukan sosialisasi. Ini, kan, geblek," tuturnya.

Rudy menambah KPU Kota Solo harus meminta maaf atas simulasi surat suara Pilpres yang hanya menampilkan dua paslon capres-cawapres saja.

"Harusnya diulang lagi (sosialisasinya). Dan harus minta maaf itu KPU, buat surat perintah salah, enak-enak saja. Dan seluruh Indonesia. Mestinya yang protes pertama KPU kota atau kabupaten, karena pertama yang menerima, dan ditugasi untuk sosialisasi," tuturnya.(mcr21/jpnn)