Sekda Iswar & Ade Bhakti Maju Pilwakot Semarang, Ombudsman Singgung Etika ASN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ombudsman menyoroti sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang bermanuver politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Secara norma, abdi negara tak boleh berpolitik.

Kepala Ombudsman Jawa Tengah (Jateng) Siti Farida mengatakan secara norma ASN harus mengerti etika sebagai pelayan publik. ASN yang sudah tampak bermain politik dikhawatirkan akan menunggangi tugasnya untuk kepentingan politiknya.

"Seluruh ASN berpegang teguh pada etika pelayan publik. Maka ada norma dan etika yang harus dijaga. Kami mengingatkan agar ASN harus netral," katanya, ditemui di kantornya, Selasa (14/5).

Pihaknya memberikan sorotan tajam maraknya aksi ASN yang mencari kendaraan politik. Seperti halnya yang dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin dan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang Ade Bhakti.

Dia mendorong badan kepegawaian daerah di tingkat Kota Semarang maupun Provinsi Jateng agar bergerak melakukan analisa kepegawaian mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

"Ini BKD harus melakukan analisis kepegawaian. Segera saja BKD membuat rambu-rambu karena ini menjadi sorotan masyarakat," tuturnya.

Termasuk pihaknya juga sedang berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terkait pengawasan keterlibatan ASN dalam politik.

"Formulasi Ombudsman bersama inspektorat melakukan pengawasan, tidak mengenal struktural kepangkatan PNS," tuturnya.