Fraksi Gerindra Meradang, Aturan JHT Berpotensi Perparah Kemiskinan di Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebut peraturan baru pencairan jaminan hari tua (JHT) yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan bisa memperparah kondisi kemiskinan di Jateng.

"JHT bisa memperparah angka kemiskinan di Jateng, korelasinya adalah cukup tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ada di Jateng," kata anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto di Semarang, Jumat 18/2).

Ia menjelaskan, ada tiga alasan utama mengapa pihaknya menolak aturan pencairan JHT dan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.

Pertama, pandemi Covid-19 membuat dunia usaha belum stabil dan kondisi pekerja juga belum menentu.

Berdasarkan data dari Pemprov Jateng pada periode 2021, tercatat ada 11.438 pekerja Jateng terkena PHK akibat pandemi Covid-19.

Menurut dia, jumlah itu belum ditambah dengan adanya 32.132 pekerja yang terpaksa dirumahkan dengan alasan yang sama sehingga jika ditotal ada 65 ribuan pekerja yang terdampak kondisi pandemi.

"Mari sama-sama kita tengok angka PHK di masa pandemi itu besar. Aturan itu akan membuat pekerja yang terkena PHK, kondisi ekonomi belum stabil akan tambah susah," ujarnya.

Alasan kedua, lanjut dia, jika dana JHT "ditahan", sedangkan pekerja terkena PHK membutuhkan dana tersebut maka akan menambah beban pemerintah daerah.