PDIP Merespons Pengerahan Kades di Pilkada Jawa Tengah

Jumat, 25 Oktober 2024 – 23:03 WIB

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

Pejabat negara atau kepala desa yang melanggar dapat dihukum penjara antara satu hingga enam bulan atau dikenakan denda antara Rp 600.000 hingga Rp 6.000.000. Selain itu, mereka juga dapat dikenakan sanksi administratif dari lembaga yang berwenang.

Kasus ini menyoroti betapa pentingnya menjaga proses demokrasi di Indonesia dari praktik dukungan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Kades secara terorganisir.(mcr5/jpnn)