Diduga Melanggar Netralitas Kepala Daerah, Gibran Siap Menerima Sanksi

jateng.jpnn.com, SOLO - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka diduga melakakukan pelanggaran netralitas sebagai kepala daerah menjelang Pemilu Serentak 2024.

Pelanggaran tersebut berupa video ajakan Gibran agar masyarakat mendukung bakal capres Ganjar Pranowo.

Menanggapi dugaan pelanggaran tersebut, Gibran mengatakan bersedia mengikuti aturan Bawaslu.

"Ya, sudah, saya ngikutin aturan saja," kata Gibran, Jumat (22/9).

Dia siap menerima sanksi apabila dia terbukti melakukan pelanggaran terkait netralitas.

"Apa pun keputusannya, saya mengikuti dari Bawaslu. Siap (menerima sanksi)," kata putra pertama Presiden Joko Widodo itu.

Terkait dugaan pelanggaran oleh Gibran, Bawaslu RI menegaskan bahwa kepala daerah yang menyatakan dukungan dan mengajak masyarakat mendukung bakal calon presiden (capres) tertentu termasuk melanggar Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pihaknya telah mengkaji dan menganalisis video terkait kepala daerah yang menyatakan dukungannya kepada pihak tertentu itu dari perspektif hukum.