Peresmian Kantor DPC PDIP Solo, Gibran Tak Hadir, FX Rudy Bilang Begini

jateng.jpnn.com, SOLO - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka tak hadir dalam acara peresmian Kantor DPC PDI Perjuangan Solo yang diresmikan secara daring oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Senin (16/10).

Menurut Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, pihaknya mengundang banyak pihak termasuk Gibran.

Namun, hingga acara berakhir Gibran tak tampak mendatangi kegiatan tersebut.

Terkait hal itu, mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan bukan berarti Gibran tidak lagi menjadi bagian dari DPC PDIP Surakarta.

"Saya sampaikan, sampai hari ini mas Gibran anggota PDIP yang dibuat 9 September 2019. Saya berpikiran positif ke Mas Wali karena beliau kader partai yang dapat tugas jadi wali kota. Saya enggak pernah berpikir macam-macam," katanya.

Mengenai isu perpecahan yang terjadi di tubuh PDIP, dikatakannya, hanya sebatas opini sejumlah pihak.

"Saya selalu berpikir positif, di PDIP tidak ada perpecahan. PDIP Solo solid bergerak untuk Ganjar, capres yang sudah direkomendasikan ketua umum," ungkapnya.

Sementara itu, menanggapi soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), FX Rudy menghormati putusan tersebut.

"Kami hormati, enggak ada yang berlebih bagi saya," katanya.

Seusai keputusan tersebut, dia memastikan terus bergerak secara solid untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI dalam satu putaran Pemilu 2024.

"Itu perintah ketua umum. Kami bekerja, salah satunya dengan peresmian Kantor DPC PDIP Surakarta dan PAC Pasar Kliwon ini. Ini kantor partai, rumah rakyat, dan rumah budaya," katanya.

Terkait dengan keputusan MK tersebut, dia meminta agar seluruh pihak menghormati dan menghargai.

"PDIP sudah tak kasih tahu, apapun yang diputuskan MK semua harus saling menghormati dan menghargai. Tidak boleh komentar satupun. Saya dari awal sudah sampaikan, keputusan apapun yang memutuskan lembaga yudikatif, kami sebagai kader partai harus menghormati. Tidak ada komentar negatif atau komentar miring," ungkapnya. (antara/jpnn)