Menjelang Pemilu 2024, Tim Pembela Rakyat Mulai Bergerak di Jawa Tengah

"Sekaligus keprihatinan atas berbagai kasus di berbagai daerah terkait intimidasi dan ancaman dari oknum aparat," tegas Jimmy.

Sementara itu, menuru Rinto, eksistensi TPR bertujuan untuk memberikan dukungan hukum, moral dan psikologis kepada rakyat yang mengalami berbagai intervensi, intimidasi, dan ancaman selama proses Pilpres 2024.

"Demi menjaga demokrasi Indonesia agar tetap tegak dan sehat, kami siap memberikan pendampingan apabila ada rakyat yang mengalami kriminalisasi dari pihak tertentu menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024," katanya.

Dia menyoroti Pemilu 2024 ini terjadi banyak peristiwa yang mencederai semangat demokrasi di Indonesia.

"Karena itu, kami mengajak kepada semua pihak, terutama kalangan advokat, agar siap menjadi pembela rakyat, dan bukan menjadi pembela kelompok yang justru merusak tatanan dan nilai demokrasi," ucap Rinto.

Hal senada juga diungkapkan Anggiat. Dia menegaskan dalam perjalanan pesta demokrasi 2024 ini, TPR menemukan kasus-kasus di mana ada beberapa oknum aparat melakukan intimidasi dan ancaman melalui berbagai bentuk untuk mengarahkan masyarakat agar memilih pasangan Capres dan Cawapres tertentu.

"Para advokat yang tergabung di TPR selama ini memiliki kepedulian dan komitmen terhadap nilai keadilan, HAM, dan supremasi hukum. Prinsip profesionalitas dan fundamental ini kami dedikasikan secara total kepada rakyat dan masyarakat agar tidak perlu takut lagi ketika ada serangan intidimasi dan ancaman dari pihak tertentu," ujarnya.

Sebelum deklarasi TPR Jawa Tengah tersebut, para advokat pada Senin (08/01) pagi hingga sore telah menghadiri sidang dengan agenda eksepsi Hartono, Kepala Desa Manjung, Kabupaten Wonogiri, yang diduga bernuansa kriminalisasi sebab berbeda sikap politik.