PHK Ancam Ribuan Tenaga Honorer di Pemkot Solo, BKPSDM Siapkan Rencana Ini

jateng.jpnn.com, SOLO - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengancam ribuan tenaga honorer nonguru yang saat ini berkerja untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.

Pada 2023 mendatang, pemerintah pusat bakal menerapkan penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surakarta mencatat ada sekitar 4.300-an pegawai honorer saat ini bekerja untuk Pemkot Solo.

Ribuan tenaga honorer tersebut berstatus Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) dengan dasar hukum Peraturan Wali Kota (Perwali).

"Siapa nanti yang akan menggantikan mereka untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat," ungkap Kepala BKPSDM Kota Surakarta Dwi Ariyatno saat diwawancarai melalui telepon, Jumat (25/2).

Menurutnya sampai saat ini kebutuhan tenaga khususnya dalam penyelenggaraan layanan langsung kepada masyarakat terpenuhi dengan adanya tenaga honorer.

Dwi pun berharap jika ada penghapusan status honorer akan ada jaminan untuk mengisi kekosongan dari pekerjaan yang ditinggalkan.

"Kalau bisa, diprioritaskan teman-teman honorer bisa menjadi ASN," ungkapnya.