Wamenaker Tegaskan Pemerintah Kawal Krisis Sritex, PHK Harus Dihindari

jateng.jpnn.com, SOLO - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan pemerintah terus memantau dinamika yang terjadi di perusahaan tekstil Sritex.

Dia memastikan meski tengah menghadapi kendala, operasional perusahaan tetap berjalan, begitu pula kewajiban terhadap para buruhnya.

"Perusahaan harus tetap berjalan, dan hak-hak buruh, seperti gaji, harus dipenuhi. Sampai saat ini, gaji masih lancar," ujarnya di Solo, Kamis (5/12).

Immanuel juga mengingatkan manajemen Sritex untuk menghindari langkah pemutusan hubungan kerja (PHK). "Kami berharap pihak perusahaan memahami bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya PHK. Kami harus mencari solusi yang lebih baik," tegasnya.

Krisis bahan baku yang menimpa Sritex hingga membuat sebagian karyawan dirumahkan, menurutnya, membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan Bea Cukai.

"Masalah bahan baku ini ada di ranah Bea Cukai. Kami berharap mereka dapat bijak menyikapi persoalan ini," jelasnya.

Terkait kebijakan merumahkan karyawan, dia meminta penjelasan lebih rinci dari pihak perusahaan.

"Kenapa karyawan dirumahkan? Kami mendapatkan informasi bahwa ini karena tidak ada bahan baku yang bisa diolah. Daripada mereka menganggur di pabrik, manajemen memilih langkah ini," katanya.