Hasil Penerimaan PPPK Kota Semarang Tak Sesuai Kualifikasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Hasil penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) menimbulkan permasalahan baru di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

JPNN.com menghimpun persoalan yang terjadi di lapangan. Yaitu, terdapat PPPK sumber tenaga Non-ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak sesuai kualifikasi atau tak memiliki kompetensi yang dibutuhkan di sejumlah dinas teknis.

Misalnya, tenaga Non-ASN existing di sebuah dinas teknis harus gugur karena terpental oleh tenaga Non-ASN dari dinas lain. Mereka yang sebelumnya memiliki kompetensi di bidangnya itu kalah dengan tenaga Non-ASN dalam ujian administrasi dan tes pengetahuan umum yang digelar Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang. 

Jumlahnya mencapai 236 orang. Di antaranya 17 orang di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang, 88 orang di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, 20 orang di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Semarang.

Ada 16 orang dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, 33 orang di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, 6 orang di Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang, dan 56 orang di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kondisi tersebut memaksa dinas-dinas teknis memutar otak untuk menyesuaikan sejumlah tenaga Non-ASN yang lolos seleksi PPPK tersebut. Seperti halnya, terpaksa menggelar pelatihan dasar yang menguras waktu, dan memakan biaya.

Sekretaris Damkar Kota Semarang Ade Bhakti Ariawan menyatakan masih menunggu kebijakan dari pimpinan untuk mengatasi persoalan ini. Pasalnya, kondisi itu juga akan mengancam terganggunya pelayanan operasional kepada masyarakat.

"Mau tidak mau harus ada pelatihan, sementara waktu pelatihan itu bisa sampai tiga bulan di Jakarta, pastinya ini juga butuh biaya, sementara kami harus tetap memberi pelayanan kepada masyarakat," kata Ade, Jumat (10/1).