Melalui Program Ini, Kota Semarang Raih Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik

"Kami upayakan agar UHC sumbernya dari non-APBD, caranya dengan menggandeng perusahaan-perusahaan, UMKM, tokoh masyarakat lintas sektoral untuk bergotong royong peduli dengan kesehatan masyarakat," kata Hakam.

Hakam mencontohkan Pangeran Diponegoro telah mendorong perusahaan-perusahaan peduli dan mau membiayai UHC warga di daerah sekitarnya.

"Inilah yang membuat banyak kabupaten/kota lain ingin mengadopsi sistem pelayanan Pangeran Diponegoro ini," kata Hakam.

Hakam menjelaskan sebelumnya anggaran UHC yang dikeluarkan Pemkot Semarang melalui APBD mencapai Rp 150 miliar. Namun dengan inovasi Pangeran Diponegoro ini, dalam dua tahun Pemkot Semarang hanya mengeluarkan APBD Rp 50-60 miliar.

"Dalam inovasi ini, melibatkan seluruh stakeholder dan semua 'disangga' bareng-bareng. Tidak hanya dari APBD, tapi dari sisi pembiayaan, kemanfaatan juga," katanya.

Selain itu, UHC juga tidak hanya dapat dimanfaatkan saat sakit. Tapi saat sehat pun masyarakat bisa melakukan skrining kesehatan. Dari tahun ke tahun, capaian skrining masyarakat meningkat.

"Harapannya masyarakat terus menjaga kondisinya agar tetap sehat, sehingga bisa produktif dan muaranya masyarakat sejahtera," katanya. (mcr5/jpnn)