Seruan Guru Besar & Alumni Undip Semarang: Jokowi Meminggirkan Watak Kenegarawanan

"Dengan melakukan tekanan politik dan beragam intimidasi sehingga kami khawatir bahwa Pemilu 2024 menjadi ajang dan obyek ambisi kekuasaan politik," ujarnya.

Menurutnya, penyelenggara negara telah menabrak demokrasi dan mengabaikan asas luber dan jujur dan adil (jurdil). "Sebagai hak konstitusional rakyat, kewajiban penyelenggara pemilu dan amanat reformasi," ujarnya.

Dalam hal ini segenap peserta aksi menguliti sumpah dan janji presiden dan wakil presiden yang sudah tidak memegang teguh UUD 1945.

"Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan atau dengan kata lain ada kaidah hukum dan moral yang harus dipatuhi presiden dan wakil presiden sesuai UUD 1945," ujarnya.

Sebagai amanat reformasi yang dituangkan dalam UUD 1945, dia menyatakan Pemilu 2024 harus dilaksanakan secara umum, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

"Yang bermakna bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan politik sesuai nuraninya tanpa tekanan dari siapa pun dilandasi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia," katanya. (mcr5/jpnn)