Nasib Ratusan Guru Honorer di Solo Menggantung, Gibran Enggan Berkomentar Banyak

Bagi Dwi, guru dan tenaga kesehatan adalah SDM prioritas yang perlu dipikirkan statusnya. Ia menyarankan jika layanan pendidikan tidak diperbolehkan terlibat menggunakan mekanisme honorer, paling tidak harus ada mekanisme lain yang bisa menggantikan.

"Kalau saya solusi paling jalan tengah adalah alih status dari TKPK menjadi PPPK. Jadi teman-teman TKPK ini diberikan kesempatan untuk diprioritaskan PPPK," kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka enggan berkomentar banyak soal strategi antisipasi yang akan diterapkan. Menurutnya, jika aturan penghapusan tenaga honorer berlaku maka akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

"Saat ini pelayanan ke warga masih aman-aman saja. Kalau yang 2023 sudah disiapkan, tenang saja," ujarnya. (mcr21/jpnn)