Cuaca Ekstrem Picu Banjir Kota Semarang, Wali Kota Bergerak

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berimbas pada terjadinya genangan air pada sejumlah titik di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Penanganan cepat pun dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk mengurangi genangan tersebut.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan genangan air sebagai dampak cuaca ekstrem yang terjadi jumlahnya menurun. Namun, kondisi itu tetap menjadi fokus perhatiannya dalam mewujudkan Kota Semarang terbebas dari banjir.

"Dalam tiga hari hujan terjadi terus, tetapi Alhamdulillah di wilayah Semarang hanya beberapa titik yang terjadi limpasan," kata Mbak Ita, sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/3).

Mbak Ita mencontohkan sejumlah titik yang saat ini tergenang air. Di antaranya adalah Jalan Parang Sarpo, Jalan Parang Baris, Tlogosari Kulon, dan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan. Termasuk di Jalan Gebang Anom, Gebangsari, dan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, serta Jalan Raya Kaligawe atau tepatnya di depan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung.

Walau begitu, pihaknya menyebut ada beberapa upaya yang terus dilakukan baik penanggulangan maupun penanganan banjir. Mbak Ita menyebut domain penanggulangan banjir di Kota Semarang juga dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

"Sekarang masyarakat Genuk sudah paham, bahwa domain penanganan banjir, khususnya Kaligawe berada di wilayah BBWS Pemali Juana," kata Mbak Ita. Secara intens pihaknya terus berkoordinasi dengan BBWS Pemali Juana.

Menurutnya, upaya pengoptimalan operasional rumah pompa Kali Tenggang dan Kali Sringin terus dilakukan. "Karena di Tenggang masih antre air sehingga di Muktiharjo Lor dan Muktiharjo Kidul ini masih ada genangan, tetapi kalau dilihat dampaknya hanya di jalan raya, tidak masuk ke perumahan," tuturnya.

Dirinya menjelaskan, dalam penanganan banjir di Kota Semarang dilakukan melalui sejumlah rangkaian tahapan. Salah satunya yaitu terkait anggaran harus disetujui lewat rapat pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). "Kebijakan tidak hanya berdasar pada wali kota, tetapi juga melewati proses-proses seperti di antaranya TAPD," ujarnya.