Ratusan Buruh di Jateng Tolak Tapera, Disnakertrans Sampaikan ke Pimpinan
Dia justru meminta Moeldoko berkaca pada kasus korupsi di PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero). Menurutnya Tapera akan sama dikorupsi bila terus dijalankan.
"Ketika kami mengaca ke belakang waktu Taspen itu saja hilang, Asabri dikorupsi milik kawan-kawan TNI Polri," ujarnya.
Dia menyatakan buruh menolak tegas Tapera. Belum lagi, kata dia kondisi di Jateng sangat minim, penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan belanja pokok.
"Kalau saat ini dipaksakan walau ada tenor sampai 2027 sangat bahaya, ini akan terpukul daya beli buruh," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menyebut Tapera nanti akan ditindaklanjuti dengan Permenaker khususnya bagi pekerja.
"Kemarin ketika rilis bersama dari Pak Moeldoko, dari kementerian diwakili oleh Dirjen PHI Bu Endah Anggoro Putri nanti akan ditindaklanjuti oleh Permenaker yang lebih detail," ujarnya.
Menurutnya, sekarang ini masih belum bisa dilihat secara rinci terkait peraturannya, mekanisme pemungutan, hingga siapa yang diwajibkan.
"Bagaimana untuk yang ojol (ojek online) dan sebagainya," ujarnya, menjelaskan sanksi administrasi dalam implementasinya masih belum bisa dilihat.
Disnakertrans Jateng akan sampaikan ke pimpinan terkait penolakan Tapera oleh ratusan buruh.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News