Pemkot Surakarta Siapkan 6 Skema Penataan Tenaga Honorer

Dwi menambahkan tahun ini Pemkot Surakarta hanya mendapat kuota membuka lowongan PPPK sebanyak 526. Sementara jumlah tenaga honorer Pemkot Solo yang mendaftar PPPK sekitar 2.400 orang.

“Proyeksi kami, data di pemerintah pusat tercatat PPPK tapi beban gajinya kewenangan daerah, yang penuh waktu gajinya sesuai kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan PPPK paruh waktu ada pertimbangan kemampuan daerah masing-masing,” ujar dia.

Dia menjelaskan ada sejumlah tenaga honorer yang tidak mendaftar PPPK 2024 karena tidak ada lowongan yang sesuai. Pemkot Solo tetap memberikan jaminan bekerja dengan beberapa opsi lainnya, misalkan skema Badan Layanan Umum (BLU).

Tenaga yang bekerja di puskesmas, rumah sakit umum daerah, unit pelaksana teknis daerah mendapatkan gaji dengan skema BLU. BLU memiliki pendapatan yang bisa digunakan untuk membayar beban pegawai.

“Untuk guru atau tenaga teknis di pendidikan bisa menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Jumlah guru honorer tidak banyak karena sudah ada pengangkatan pada PPPK sebelumnya,” ungkap dia.

Menurut dia, apabila honorer tidak terserap di CPNS, PPPK, PPPK paruh waktu, BLU, BOS/BOS daerah, maka dilakukan skema outsourcing. Sehingga total ada enam opsi untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer yang harus selesai pada Desember 2024. Jumlah tenaga honorer Pemkot Surakarta per 2023 sekitar 4.100 orang.

Adapun upaya penyelesaian tenaga honorer dilakukan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. (mcr21/jpnn)