Ketika Nama Besar Pramoedya Ananta Toer Tak Semudah Itu Diabadikan di Tanah Kelahirannya

"Itu (Pramoedya Ananta Toer, red) dicek di Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Mabes Polri atau di Kodim Blora ada keterlibatan komunisme," kata Munaji melalui sambungan telepon kepada JPNN.com, Kamis (6/2).

Dalam surat bersifat imbauan itu, PP yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menolak rencana penamaan Jalan Pramoedya Ananta Toer.

Ormas pimpinan Japto Soelistyo Soerjosoemarno itu juga telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Arief Rohman agar rencana penggunaan nama Pram untuk jalan dikaji lebih dalam. Selain itu, PP menganggap ada tokoh selain Pram yang lebih layak untuk diabadikan sebagai nama jalan.

"Bisa tokoh pers nasional Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo atau Samin Surosentiko yang keduanya berasal lahir dari Kabupaten Blora," tutur Munaji.

Data yang dihimpun JPNN.com menunjukkan Komando Distrik Militer (Kodim) 0721/Blora mencatat nama Pramoedya Ananta Toer sebagai bagian organisasi yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Nama Pramoedya Ananta Toer tercatat aliran kiri Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat, red) sebagai onderbouw PKI," kata Dandim 0721/Blora Letkol Czi Yuli Hartanto kepada JPNN.com.

Namun, pendapat berbeda datang dari pegiat hak asasi manusia Yunantyo Adi Setiawan. Menurut dia, penolakan nama Jalan Pramoedya Ananta Toer merupakan bentuk stigma berlebihan yang tidak ada kaitannya dengan situasi sekarang.

Yunantyo meyakini penamaan jalan menggunakan nama sastrawan yang pernah diasingkan di Pulau Buru itu tidak akan menimbulkan relevansi dengan ancaman kebangkitan komunisme.