Regulasi Terburu-buru & Campur Tangan Asing Dinilai Rugikan Ekosistem Tembakau Nasional

Selain itu, menurut Ary, langkah kejar target merampungkan, dan melaksanakan regulasi yang diinisiasi oleh Kemenkes ini dapat berdampak pada tindakan aparat penegak hukum yang benar-benar tidak memahami konteks ekosistem pertembakauan.

Ditambah lagi stigma negatif yang sudah dilekatkan pada konsumen produk tembakau, makin membuka ruang penegakan hukum yang berat sebelah.

Baginya, substansi yang diatur berlebihan, tidak mempertimbangkan ada muatan lokal. Contoh nyata adalah upaya pemerintah derah yang dikejar target merampungan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang mayoritas hanya sebagai penggugur kewajiban dari pemerintah pusat.

"Padahal praktik implementasi, pengawasan hingga evaluasinya tidak jelas. Bahkan tak jarang mengorbankan elemen masyarakat lainnya," katanya.

Ketua Komunitas Pecinta Tabacum Nusantara (KPTNI) Eggy Bp mempertanyakan daruratnya aturan-aturan terkait pertembakauan yang membuat penerapan terburu-buru tanpa pelibatan masyarakat terdampak, termasuk konsumen.

"Kami melihat selama ini peraturan-peraturan terkait pertembakauan itu dirancang tanpa pelibatan dan solusi bagi masyarakat yang terdampak mulai dari petani, pekerja, pedagang, petani sampai pada kami, konsumen.

"Mohon pemerintah agar lebih intensif lagi dalam mempertimbangkan aturan yang dibuat oleh bangsa asing dengan melihat dampak jika dilaksanakan di Indonesia," ujar Egy.

"Salah satunya terkait Perda KTR yang sosialisasi dan edukasinya masih sangat kurang hingga sampai saat ini implementasi KTR masih belum bisa berjalan dengan baik," katanya.