Agustina Buka Suara Soal Iuran Kebersamaan Untuk Mbak Ita

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menanggapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) soal "iuran kebersamaan" dalam sidang kasus dugaan korupsi yang menyeret pendahulunya, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita.

Agustina menegaskan bahwa dirinya belum pernah melihat adanya praktik semacam itu selama dua bulan menjabat sebagai wali kota.

"Saya kok tidak lihat ya. Tidak lihat ada tradisi iuran yang diberikan kepada wali kota atau mungkin berhenti ketika terjadi kasus itu. Saya juga belum bertanya," ujarnya kepada wartawan, Kamis (25/4) malam.

Meski begitu, Agustina akan memverifikasi informasi tersebut. Menurutnya, jika ada iuran sekalipun, semestinya ditujukan untuk kepentingan internal yang bersifat sosial.

"Mungkin untuk internal yang mungkin kalau ada acara baksos dan lain-lain. Namun, pasti harusnya tidak diniatkan untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak perlu," katanya.

Agustina mencontohkan sejumlah kegiatan sosial yang pernah dilakukan oleh pegawai pemerintah, seperti gerakan orang tua asuh bagi anak kurang mampu hingga bantuan permodalan. Dia juga menyebut iuran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang bersifat sukarela.

"Namun yang saya lihat di kasus itu, yang mengemuka adalah iuran diberikan kepada para pejabat di atasnya. Ini yang berbeda. Iuran bolehlah, tetapi berikan kepada masyarakat. Kalau iuran diberikan kepada pejabat selevelnya atau di atasnya, ya itu yang harus dicegah," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan ini berharap praktik semacam itu tidak lagi terjadi. Namun, dia tetap akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan tidak ada praktik serupa yang masih berjalan.