Pemkab Kudus Pantau 80 Perusahaan soal Kepatuhan UMK 2022, Lihat Hasilnya

jateng.jpnn.com, KUDUS - Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan pemantauan puluhan perusahaan saol kepatuhan upah minimum kerja (UMK) 2022.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati memastikan dari pemantauan tersebut tidak ditemukan perusahaan skala menengah dan besar yang tidak patuh dengan ketentuan UMK 2022.

"Hasil pantauan tim upah tidak menemukan perusahaan yang belum membayarkan upah pekerjanya sesuai ketentuan UMK 2022 sebesar Rp 2.293.058,26," katanya, Senin (4/4).

Pengaduan soal upah pekerja, kata dia, juga nihil karena kenaikan UMK tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya sangat kecil, hanya selisih 0,09 persen.

Oleh sebab itu, kata dia, tidak ada perusahaan yang membayarkan upah pekerjanya lebih rendah dari ketentuan UMK.

Dia mengungkapkan pemantauan kepatuhan UMK dimulai sejak pekan dua Februari dan berakhir pada 31 Maret 2022.

Dalam melakukan pemantauan, pihaknya melibatkan perwakilan dari asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai perwakilan dari unsur pekerja.

Sedangkan jumlah perusahaan yang menjadi objek pemantauan sebanyak 80-an perusahaan skala menengah hingga skala besar.