Gerakan Agar Pejabat Hidup Sederhana Coba Digagas, Bisakah?

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo coba menggagas adanya gerakan untuk mendorong pejabat hidup sederhana dan dekat dengan masyarakat.

"Apa yang dilakukan pejabat ini berpengaruh terhadap kepercayaan dan citra pemerintah," kata Eko di sela Seminar Indonesian Association for Public Administration (IAPA) di Semarang, Jumat (3/3).

Seminar nasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Semarang itu mengangkat Tema "Arah Reformasi Birokrasi Indonesia dan Kepemimpinan Nasional Baru".

Menurut dia, pejabat sebagai pelayan publik semestinya menjauhkan diri dari gaya hidup mewah, apalagi sampai dipertontonkan kepada masyarakat yang seharusnya mereka layani.

"Jadi, saya rasa ini perlu menjadi semacam gerakan dan kebijakan bagi pemerintah untuk mendorong pejabat birokrasi dan politik untuk bergaya hidup sederhana dan dekat dengan masyarakat," ujarnya.

Eko menjelaskan bahwa tujuan reformasi birokrasi, salah satunya adalah untuk membentuk budaya baru, yakni bagaimana pejabat sebagai pelayan publik mampu melayani masyarakat.

"Ini, kan, butuh perubahan. Perubahan itu ada dua. Perubahan struktural dan kultural. Nah, perubahan kultural ini yang paling susah dilakukan karena menyangkut nilai-nilai dalam diri pejabat," ujarnya.

Dia mengakui pejabat kaya memang tidak serta merta harta yang didapatkannya dari hasil korupsi, tetapi bisa saja mereka mendapatkannya dari banyak sumber, misalnya usaha atau warisan.