Sejumlah Elemen Masyarakat di Boyolali Menolak Kongres Majelis Mujahidin

jateng.jpnn.com, BOYOLALI - Sejumlah elemen masyarakat menolak kegiatan kongres Majelis Mujahidin di Asrama Haji Donohudan (AHD), Ngemplak, Boyolali, yang dijadwalkam diselenggarakan pada Sabtu-Minggu (19-20/8/2023).

Salah satu elemen masyarakat yang menolak adalah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Boyolali yang melayangkan surat pernyataan sikap Nomor: 036/PC-X-13/SR-1/VIII/2023.

Di dalam surat itu, GP Ansor Boyolali menyebut dalam sejarah Majelis Mujahidin didirikan Abu Bakar Ba'syir yang kemudian pernah melakukan penyerangan saat peluncuran buku pada Mei 2012.

Majelis Mujahidin juga disinyalir mempunyai koneksi dengan kelompok Al-Nisrah di Suriah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan diduga termasuk golongan yang bersikeras menegakkan hukum syariat Islam di Indonesia.

"Dengan adanya surat pernyataan sikap ini, kami mendorong agar pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memberikan izin atas rencana kegiatan tersebut," tulis surat yang ditandatangani Ketua GP Ansor Boyolali Achmad Kurniawan dan Sekretaris Naimus Shohif yang diterima awak media, Kamis (17/8).

Kemudian penolakan juga datang dari Aliansi Nasionalis Boyolali dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan AHD, Ngemplak, Boyolali, Selasa (15/8) siang. Mereka menolak AHD dipakai untuk kongres Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Koordinator aksi Darto mengatakan alasan penolakan itu salah satunya karena Asrama Haji Donohudan merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekaligus milik umat Islam yang setiap tahunnya dipergunakan untuk kegiatan haji.

Namun, lanjut Darto, AHD Boyolali malah akan digunakan kelompok yang mengatasnamakan Majelis Mujahidin untuk melaksanakan kongres pada 19 dan 20 Agustus 2023. Darto mengungkapkan Majelis Mujahidin dulunya bernama Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan didirikan serta dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir.