Sah, Sebegini Anggaran Pilkada 2024 di Solo, Terpangkas Banyak

Setelah dilakukan berbagi dengan Provinsi Jateng, tentang anggaran untuk ad hoc khususnya untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) menjadi beban tanggung jawabnya KPU Provinsi tentunya dari APBD Provinsi Jateng, sedangkan lainnya seperti santunan itu juga dari provinsi.

"Kami kemudian mengajukan dari proses itu, sering setelah dihitung-hitung menjadi Rp 32 miliar. Setelah dilakukan diskusi dengan KPU Provinsi diminta untuk melakukan restrukturisasi tempat pemungutan suara (TPS). Kami akhirnya sekarang anggaran disetujui oleh Pemkot Surakarta yakni Rp 28,055 miliar.

Dari anggaran tersebut sesuai dengan Permendagri No.41/2020, perubahan atas Permendagri No.54/2019, maka pencairan anggaran Pilkada itu hanya dua termin, yakni pertama sebesar 40 persen dilakukan setelah 14 hari penandatangan NPHD dan 60 persennya itu, lima bulan sebelum hari pemungutan suara.

Sedangkan, kata dia, sekarang ini, yang terjadi Pilkada memang diawal rencananya itu, adalah pada tanggal 27 November 2024. Jika Pilkada dilakukan 27 November 2024, maka berdasarkan draf tahapan yang sudah disusun oleh KPU RI paling lambat pada 5 Desember 2023 itu, harus dilakukan penandatangan NPHD antara KPU dengan Pemerintah Kota Surakarta.

Namun, kata dia, sekarang juga sedang ada wacana Pilkada diajukan kira-kira September 2024, maka NPHD paling tidak Oktober hingga November itu, harus sudah dilakukan penandatangan NPHD.

"Penandatangan NPHD dilakukan sebelum tahapan Pilkada dilakukan. Tahapan Pilkada dimulai dengan pembentukan badan ad hoc," ujarnya.(antara/jpnn)