Soal Kebocoran 6,6 Juta Data NPWP, Jokowi: Ini Hal Biasa Terjadi di Era Digital

jateng.jpnn.com, SOLO - Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kemenkominfo, Kementerian Keuangan, dan BSSN untuk memitigasi kebocaran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) miliknya dan sekitar 6 juta penduduk Indonesia yang dijual di Breach Forum oleh Hacker Bjorka.

“Saya sudah perintahkan Kominfo dan Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya,” katanya saat diwawancari setelah meresmikan Tol Solo-Yogyakarta di Banyudono, Boyolali, Kamis (19/9).

Menurut Presiden, peristiwa kebocoran data merupakan hal yang biasa terjadi pada era dunia digital. Kasus tersebut tidak hanya terjadi di Indonesa melainkan juga terjadi di negara-negara lain.

“Peristiwa seperti ini, kan, juga terjadi di negara-negara lain,” katanya.

Jokowi menjelaskan data pribadi seseorang bisa dicuri seseorang karena keteledoran. Selain itu penggunaan lokasi penyimpanan data yang berbeda-beda juga bisa menjadi ruang melakukan peretasan.

“Kebocoran data itu mungkin karena keteledoran. Bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda dan bisa menjadi ruang untuk diretas,” beber Jokowi.

Berdasarkan kabar yang tersiar pada Rabu (18/9), Hacker Bjorka menjual 6 juta data NPWP masyarakat Indonesia di Breach Forums. Beberapa di antaranya adalah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di media sosial X mengungkapkan bahwa data NPWP itu diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta.