Laporan Keuangan Pemprov Jateng Diapresiasi BPK, Ganjar Genjot Pencegahan Korupsi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengapresiasi laporan keuangan dan kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).

Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan kemandirian fiskal Jateng dianggap berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

"Jateng sudah bagus dan di atas rata-rata nasional. Masih bisa ditingkatkan karena potensinya masih sangat besar," kata Adhi di Kantor BPK RI Perwakilan Jateng, Senin (28/3).

Pihaknya menyebut ada tiga hal yang membuat Pemprov Jateng dapat dikatakan bagus mengenai kemandirian fiskal.

Pertama, mayoritas penduduk di Jateng adalah kaum milenial, gen Z, dan post gen Z. Kondisi itu membuat layanan beralih serba digital.

Kedua, pergerakan ekonomi dan aktivitas investasi serta perdagangan ekspor-impor. Kemudian, adanya ekosistem keuangan digital yang berkembang dengan penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran.

"Perlu penerapan ETPD (elektronifikasi transaksi pemerintah daerah). Dengan begitu otomatis sumber ekonomi akan tercatat lebih baik," imbuhnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut pihaknya selalu meraih peringkat WTP kemudian diikuti sejumlah daerah di Jawa Tengah.